Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin didampingi Sekdaprov, HM Syarifuddin saat menerima sertipikat tanah barang milik daerah Pemprov Kalsel yang diserahkan Kepala ATR/BPN Provinsi Kalsel, Budi Kristiyana.ist
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menerima Sertipikat Tanah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov) dari Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kalsel sebanyak 69 bidang pada tanah seluas 39,63 hektare yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota.
Sertipikat diserahkan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalsel, Budi Kristiyana disela Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Sertipikasi Tanah Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov dan Kabupaten/Kota di Kalsel, Senin (6/4) di aula Kantor Wilayah ATR/BPN Kalsel di Banjarbaru.
Gubernur Kalsel, H Muhidin menyampaikan apresiasi kepada BPN yang cepat merespon keluhan Pemprov Kalsel yang asetnya masih banyak yang belum mendapat sertipikatnya, hal itu dilihat dari sering kali ada gugatan menggunakan segel dari warga setiap ada pembangunan fasilitas pemerintah.
Disebutkan lagi, total lahan yang akan dibebaskan sebanyak 500 hektare dan sisanya sekitar 350 hektare diharapkan bisa secepatnya dilakukan pembuatan sertipikat oleh BPN, terutama pada lahan yang akan dibangun fasilitas pemerintah.
Turut mendampingi, Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Syamsir Rahman dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Fatkhan.
Dengan diterbitkannya sertipikat oleh BPN ujar H Muhidin, diharapkan tidak ada masalah lagi terkait status tanah milik pemerintah. Apalagi berdasarkan ketentuan bahwa hak kepemilikan dengan segel dianggap tidak sah jika dihadapkan dengan bukti sertipikat.
H Muhidin mengcapkan terima kasih kepada BPN yang menyelesaikan sertipikat tanah untuk pembangunan Stadion Internasional, salah satu visi misi Gubernur H Muhidin bersama Wakil Gubernur Hasnuryadi.
Tak lupa disampaikan, keberhasilan menyelesaikan sertipikat di awal tahun 2026 ini, merupakan hasil kerjasama SKPD dan Kanwil BPN Provinsi dan kantor BPN kabupaten/kota se Kalsel.
“Terima kasih untuk kerja yang baik ini. Mari kita lanjutkan, karena masih banyak aset daerah yang harus kita percepat penyelesaiannya,” ajak Gubernur H Muhidin.
Selanjutnya, kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan Kanwil BPN, diminta untuk mengkoordinasikan kendala teknis di lapangan, seperti batas tanah dan kelengkapan berkas. Perkuat sinergi antara BPKAD, dinas PUPR, dan BPN, karena sertipikasi ini adalah kerja tim, bukan kerja sektoral.
Gubernur berharap, kepala kantor pertanahan agar memberikan dukungan dan atensi khusus terhadap pendataan aset Pemprov Kalsel yang berada di wilayah kerjanya.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalsel merinci, 69 sertipikat bidang tanah yang diserahkan, mencakup luasan lahan 39,63 hektare yang tersebar di Kota Banjarbaru dua bidang, di Kabupaten Banjar sebanyak 57 bidang tanah, Kabupaten Tanah Bumbu 2 bidang, dan Kabupaten Tapin sebanyak 6 bidang dengan total nilai Rp225,2 miliar lebih.
Budi juga menyatakan, rakor ini sebagai bentuk komitmen pihaknya dalam rangka percepatan penyelesaian sertipikat tanah milik pemerintah, khususnya Pemprov Kalsel yang berada di wilayah Kota Banjarbaru dan Banjarmasin serta Kabupaten Banjar, dan daerah lainnya.
Begitu juga dengan kepentingan proyek yang menjadi visi misi Gubernur H Muhidin yakni GOR Internasional dan jalan lintas tengah, keduanya dalam proses pembebasan lahan.adv/ sal/adpim
Tags
PEMPROV KALSEL