JAKARTA- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama PT Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah menuntaskan
empat agenda penguatan transparansi pasar modal Indonesia, yang juga merupakan bagian dari proposal yang telah diajukan kepada Global Index Providers,termasuk MSCI.
Capaian tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi dalam Sosialisasi Capaian Reformasi
Transparansi Pasar Modal Indonesia yang diselenggarakan di Gedung BEI pada
Kamis (2/4) bersama jajaran OJK, Direksi BEI, dan Direksi KSEI.
Hasan menyebutkan bahwa keempat agenda dimaksud merupakan bagian dari 8
Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia yang telah
dicanangkan oleh OJK bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) pada tanggal 1 Februari 2026.
Adapun keempat agenda tersebut meliputi:
1. Penyediaan data kepemilikan saham Perusahaan Tercatat di atas 1 persen
kepada publik;
2. Implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC);
3. Penguatan granularity klasifikasi investor dalam data kepemilikan saham
KSEI, menjadi total 39 klasifikasi dan tipe investor; dan
4. Kenaikan batas minimum free float menjadi 15 persen melalui penyesuaian
Peraturan BEI Nomor I-A.
Selain itu, terdapat penguatan transparansi dalam bentuk pengaturan mengenai
adanya ketersediaan data Pemilik Manfaat dari pemegang saham Perusahaan
Tercatat dengan kepemilikan 10 persen atau lebih.
“Dengan demikian, empat proposal yang diajukan oleh pihak Indonesia kepada
Global Index Providers sudah diselesaikan dan tuntaskan sesuai target yang
dicanangkan. Selanjutnya, kami akan melanjutkan komunikasi dan engagement.yang konstruktif dengan Global Index Providers, serta menghimpun feedback dari
kalangan investor,” jelas Hasan.
Lebih lanjut, Hasan menyatakan bahwa kebijakan yang ditempuh OJK bersama
SRO dalam penyelesaian keempat proposal tersebut selaras dengan standar/praktik
di berbagai yurisdiksi global. Bahkan, dalam beberapa aspek, Indonesia berada pada
posisi yang lebih unggul dalam hal transparansi dan granularity informasi, di
antaranya terkait ketersediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1 persen.
Terselesaikannya keempat proposal penguatan transparansi ini diharapkan akan
dapat mendorong likuiditas yang lebih sehat serta meningkatkan kualitas price
discovery di pasar saham domestik. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat turut
menjaga kepercayaan investor serta mendongkrak kredibilitas dan daya tarik pasar
modal Indonesia di tingkat global.
Implementasi Empat Proposal Reformasi Transparansi Pasar Modal Indonesia
Sebagai bagian dari percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia, BEI
telah melakukan penyesuaian Peraturan Bursa Nomor I-A yang mencakup
penguatan kebijakan free float dan tata kelola perusahaan, yang telah efektif
diberlakukan pada 31 Maret 2026. Perubahan ini antara lain meliputi penyesuaian
definisi saham free float, peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen,
serta pengaturan yang lebih komprehensif terkait klasifikasi dan ketentuan saham
free float, khususnya dalam proses IPO.
Dalam kesempatan yang sama, Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik
menekankan bahwa peningkatan ketentuan free float juga merupakan bagian dari
upaya penyelarasan dengan best practice berbagai bursa internasional lainnya.
“Dengan tetap menjaga ambang batas kepemilikan sebesar 5 persen yang sejalan
dengan standar global, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan likuiditas
serta daya tarik investasi di pasar modal Indonesia, baik bagi investor domestik
maupun global,” ujar Jeffrey.
BEI juga mendorong penguatan aspek tata kelola melalui peningkatan kewajiban
pelaporan keuangan serta pengembangan kapasitas Direksi, Komisaris, dan Komite
Audit. Sejalan dengan implementasi kebijakan tersebut, BEI telah menyiapkan
tahapan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh pemangku kepentingan
sejak pemberlakuan perubahan Peraturan Bursa nomor I-A. Upaya ini dilakukan
melalui berbagai kegiatan seperti roadshow, public expose, capacity building, serta
penyediaan hot desk dan pendampingan berkelanjutan guna mendukung kesiapan
Perusahaan Tercatat dalam memenuhi ketentuan free float dan peningkatan
kualitas pasar modal Indonesia secara berkelanjutan.
Implementasi peningkatan ketentuan free float tersebut dimuat dalam Peraturan
Bursa Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham
yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang telah diterbitkan pada 31 Maret
2026. Untuk kelancaran implementasi, diberlakukan juga masa transisi untuk
pemenuhan ketentuan free float bagi Perusahaan Tercatat.
Selain itu, BEI juga menerbitkan perubahan Surat Keputusan Direksi mengenai
Ketentuan Laporan Bulanan Kegiatan Registrasi Kepemilikan Saham (SK LBRE)
pada 1 April 2026. Perubahan ini memperkuat kewajiban pengungkapan informasi
oleh Perusahaan Tercatat kepada Bursa, antara lain mencakup penyampaian detail
kepemilikan saham di atas 5 persen, afiliasi Pengendali dengan kepemilikan di
bawah 5 persen, informasi kepemilikan saham Direksi dan Komisaris, serta
pelaporan Pemilik Manfaat bagi pemegang saham dengan kepemilikan 10 persen
atau lebih. Selain itu, SK ini juga mengatur pengungkapan kepemilikan saham
karyawan yang dibatasi, serta klasifikasi kepemilikan saham berdasarkan tipe dan
klasifikasi investor KSEI.
Informasi yang disampaikan mencakup antara lain Single Investor Identification
(SID), nama dan alamat pemegang saham, jumlah saham yang dimiliki, serta status
pemegang saham sebagai Pengendali atau afiliasinya. Adapun untuk Informasi
Pemilik Manfaat di atas 10 persen atau lebih, tidak dipublikasikan dan tersedia bagi
pihak yang berkepentingan dan hanya dapat diberikan berdasarkan permintaan
kepada Bursa dengan memperhatikan prosedur yang ditetapkan oleh Bursa.
Sedangkan untuk Pemegang Saham di atas 5 persen, seluruh informasi terpublikasi,
kecuali data mengenai SID karena data tersebut bersifat rahasia. Surat Keputusan
ini mulai berlaku efektif sejak 1 Mei 2026 untuk penyampaian LBRE periode 30 April
2026.
Sebagai bagian dari reformasi transparansi, pasar modal Indonesia mengadopsi
praktik terbaik global yang diterapkan oleh Hong Kong Exchanges and Clearing
(HKEX). HSC merupakan pengumuman kepada publik terkait data kepemilikan
saham atas Perusahaan Tercatat yang terkonsentrasi pada sejumlah kecil pemegang
saham. Informasi terkait saham yang terindikasi memiliki indikasi HSC akan
tersedia di website BEI (https://www.idx.co.id/id/berita/pengumuman/) dengan
keyword “Konsentrasi Kepemilikan Saham yang Tinggi”. Direktur Utama KSEI
Samsul Hidayat mengemukakan bahwa pengumuman HSC dilakukan untuk
meningkatkan transparansi informasi dan pelindungan investor.
Selain itu, BEI dan KSEI juga mengintegrasikan peningkatan granularitas data serta
klasifikasi dan tipe investor. Langkah ini menempatkan pasar modal Indonesia
sejajar dengan bursa global dalam penerapan transparansi yang lebih komprehensif
serta mendukung penguatan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia.
“KSEI melakukan distribusi informasi kepemilikan saham berdasarkan klasifikasi
dan tipe investor yang informasinya dapat diakses melalui website BEI pada
halaman pengumuman,” ujar Samsul.
Terdapat 39 klasifikasi dan tipe investor yang dimuat dalam laporan tersebut,
menyesuaikan dengan kebutuhan penyedia indeks global, dengan informasi data
kepemilikan saham tanpa warkat (scripless).
Update Implementasi Rencana Aksi dan Penguatan Penegakan Hukum di
Bidang Pasar Modal
Dalam kesempatan tersebut, Hasan juga mengungkapkan bahwa OJK juga terus
mendorong implementasi Rencana Aksi lainnya, khususnya terkait inisiatif
pendalaman pasar modal, baik dari sisi supply maupun demand.
Dari sisi supply, pengembangan produk investasi seperti Exchange-Traded Fund
(ETF) Emas telah diperkuat melalui penerbitan regulasi terkait, yaitu POJK Nomor
2 Tahun 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit
Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa
Emas. Saat ini, penerbitan instrumen tersebut tengah memasuki tahap
implementasi bersama stakeholders terkait.
Sementara dari sisi demand, OJK bersama pelaku industri mengembangkan
program PINTAR Reksa Dana atau Systematic Investment Plan (SIP), yang ditujukan
untuk memperluas basis investor ritel secara berkelanjutan.
“Seluruh inisiatif ini akan terus dikawal melalui koordinasi dan kolaborasi yang erat,
guna memastikan implementasi 8 Rencana Aksi berjalan secara konsisten dan
terintegrasi,” ujar Hasan.
Di samping itu, penguatan penegakan hukum juga terus menjadi fokus utama OJK
dalam meningkatkan integritas pasar modal dalam negeri. Hingga 31 Maret 2026
(ytd), OJK telah mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp96,33
miliar kepada 233 pihak, terdiri dari denda atas kasus maupun denda atas
keterlambatan. Selain pengenaan sanksi denda tersebut, OJK juga mengenakan
tindakan lain seperti sanksi peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin,
tindakan tertentu, dan perintah tertulis/larangan.
Terkait penegakan ketentuan tindak pidana di bidang Pasar Modal terkait
manipulasi pasar, pada tahun 2026 (ytd per 31 Maret) OJK telah mengenakan
Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp29,30 miliar kepada 11 pihak dan
sanksi Peringatan Tertulis kepada 1 pihak perorangan. OJK juga telah mengenakan
sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis kepada 2 pihak perorangan karena
melakukan kegiatan Penasihat Investasi tanpa izin.
“Langkah enforcement yang tegas dan konsisten ini merupakan bagian penting
dalam memperkuat kredibilitas pasar, sekaligus memastikan terciptanya disiplin
dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia,” ungkap Hasan.az
Tags
Ekonomi