BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melantik enam orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel sebagai bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (11/3).
Sejumlah enam pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik tersebut tiga orang mendapat promosi pada posisi lebih tinggi dan tga orang lainya hanya rotasi.
Prosesi pelantikan pun terlihat berbeda dari biasanya, di mana sebagian pejabat yang dilantik mengenakan gamis yang dipadukan dengan jas hitam, menciptakan nuansa formal sekaligus religius yang khas di bulan Ramadan.
Pejabat yang mendapat promosi yakni Dewi Pujiarti, SE., MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalsel, sebelumnya hanya sebagai Kabag (eselon III) di Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov Kalsel.
Kemudian, Dr. Rahmaddin MY, AKS., MSi. yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalsel (eselon IIB) dipercaya sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalsel (eselon (IIA)
Rusma Khazairin, SKM., MM. yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel (eselon IIB) dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kalsel (eselon IIA).
Sedang yang rotasi, Dr. Ir. Hj. Galuh Tantri Narindra, ST., MT dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel dipercaya menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sektdaprov Kalsel.
Selanjutnya, H Abdul Rahim, S.Sos., M.Pd. dari jabatan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel.
Sementara itu, Dr. Ir. Miftahul Chair, ST., MT dari Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan diangkat menjadi Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel.
Gubernur Kalsel H. Muhidin menegaskan bahwa penataan jabatan di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan merupakan bagian dari strategi penyegaran birokrasi agar roda pemerintahan dapat berjalan lebih optimal.
Dari sejumlah pejabat yang dilantik ini, sebut H Muhidin, pasti ada tidak puas atas amanah yang diberikan dan berharap sabar untuk sementara sambil menunggu evaluasi enam bulan ke depan.
Menurut orang nomor satu di Kalsel itu, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman serta kebutuhan organisasi sehingga setiap pejabat dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal.
Selain itu, Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa penataan jabatan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi serta kapasitas dan kompetensi masing-masing pejabat.
“Rotasi ini untuk penyegaran sekaligus menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pemerintahan,” ujarnya.
Gubernur Kalsel menyebutkan, pejabat yang menunjukkan kinerja baik akan dipertahankan bahkan berpeluang mendapatkan pengembangan karier. Sebaliknya, pejabat yang dinilai kurang optimal akan dievaluasi dan dapat dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai.
“Evaluasi tetap kita lakukan. Kalau kinerjanya baik tentu kita pertahankan, kalau tidak sesuai maka akan kita evaluasi kembali,” tegasnya.
Namun demikian, hingga saat ini masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi secara definitif, salah satunya yakni Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel.
Menurut Gubernur H. Muhidin, kekosongan jabatan tersebut terjadi karena belum ada pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan untuk menduduki posisi tersebut.
“Untuk jabatan Kepala Dinas ESDM sementara ini masih kosong, karena belum ada pejabat yang memenuhi syarat kepangkatan untuk mendudukinya,” tutupnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.adv
Tags
pemprov kalsel