Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin saat memaparkan kesiapan Kalsel menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026 pada Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Karhutla di Jakarta.ist
JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyampaikan paparan bersama 5 (lima) kepala daerah di Indonesia dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026, di Jakarta, Kamis (18/6).
Rakorsus yang mengambil tema "Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027" tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago.
Rakorsus ini diinisiasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama kementerian dan lembaga terkait dalam rangka memperkuat koordinasi nasional untuk menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini.
Gubernur H Muhidin dalam paparannya menyampaikan, Provinsi Kalsel menghadapi permasalahan dengan kondisi bentang alam rawa dan lahan gambut yang mudah terbakar, terlebih dipicu dengan kemarau panjang dan pembukaan lahan.
Karhutla di Provinsi Kalsel juga sempat terjadi dengan pola siklus lima tahunan yaitu pada tahun 2011, 2015, 2019 dan 2023 pada puncaknya 2023 yang mengalami hingga 2.799 karhutla dengan luas terbakar mencapai 190.394,58 hektare.
Dalam hal ini, Pemprov Kalsel membagi tiga wilayah prioritas penanganan karhutla yakni di area ring satu Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru, Wilayah Utara yang mencakup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Suntgai Utara, Balangan, Tabalong dan sebagian Kabupaten Tapin.
Kemudian, Wilayah Timur Pegunungan Meratus yang meliputi Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru dan sebagian Tanah Laut dan berdasarkan data SIPONGI pada periode 1 Mei – 17 Juni 2026, tercatat 492 hotspot dengan 8 kejadian di luasan lahan terbakar 33,52 hektare.
Titik panas (hotspot) tertinggi terjadi di Kabupaten Tapin yakni 300 titik, sedangkan luas lahan terdampak terbesar terjadi di Kabupaten Banjar yang menghanguskan sekitar 27,8 hektare.
“Vegetasi gambut mengering, muka air menurun, hotspot naik menjelang puncak kemarau Agustus–September 2026,” ujar gubernur dalam penjelasannya.
Adapun strategi dan aksi mitigasi 2026 yang dilakukan Pemprov Kalsel dengan cara menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur kepada kepala daerah di kabupaten/kota beritis tentang Antisipasi dan Kesiapan Karhutla 2026.
Selain itu, dilakukan tindakan mitigasi berupa pemetaan dan zonasi, sosialisasi pencegahan karhutla, latihan dan simulasi, mitigasi, dan struktural (embung, kanal, pintu air). Capaiannya, patroli ring satu sejak April, Kabupaten Barito Kuala Siaga Darurat, Kabupaten Tapin dan Tanah Laut Apel Kesiapsiagaan, dan Apel Siaga Provinsi awal Juli 2026.
Lebih lanjut disampaikan Gubernur H Muhidin, dalam menghadapi ancaman Karhutla ini, disiapkan sumber daya manusia (SDA) yang mencakup 1.777 personel Tim Pemadaman Karhutla, 3.000 personel pendukung, 57 personel pengolah data dan informasi, dan 372 personel Tim Patroli & KIE, ditambah 68 unit mobil tangki, 114 unit mobil operasional, 186 unit patroli, dan 337 unit mesin pompa air.
Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla berdampak langsung pada ketahanan nasional, ekonomi, hingga hubungan diplomatik. Oleh karena itu, penanganan lapangan wajib mengedepankan pendekatan kolaboratif dan respons cepat.
"Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas," ujar Djamari.
Dalam rapat, Menkopolkam memberikan atensi khusus kepada enam provinsi rawan dengan ekosistem gambut yang luas yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Puncak kemarau diperkirakan berlangsung Agustus–September 2026 dan mitigasi diperkuat melalui apel siaga mulai awal Juli 2026 dengan komando dipimpin Gubernur langsung melalui BPBD.adv
Tags
Pemprov Kalsel