BANJARMASIN - DPRD Provinsi Kalsel apresiasi delapan tuntutan Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI) Kalimantan Selatan (Kalsel).
Delapan tuntutan itu antara lain 1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan PT Pertamina (Persero) untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax serta menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
2. Mendesak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kapolda Kalimantan Selatan untuk meningkatkan pengawasan diseluruh Kab/Kota di Kalimantan Selatan terhadap distribusi BBM Subsidi maupun Non Subsidi guna mencegah penimbunan, dan praktik mafia BBM yang dapat memperburuk dampak terhadap masyarakat.
3. Menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan dalam memperkuat nilai tukar Rupiah melalui penguatan sektor riil, peningkatan produktivitas nasional, pengendalian impor yang tidak strategis, serta penguatan daya saing ekspor guna menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat.
4. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI untuk mengevaluasi substansi serta implementasi Undang-Undang Polri agar tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kewenangan institusi kepolisian.
5. Mendesak Pemerintah untuk menyusun strategi jangka panjang dalam menekan ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang melalui optimalisasi penerimaan negara, pemberantasan kebocoran anggaran, peningkatan investasi produktif, serta penguatan kemandirian ekonomi nasional demi menjaga keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
6. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengevaluasi implementasi kebijakan perpajakan, khususnya PPh Pasal 22, agar tidak memberatkan pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat serta tetap menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
7. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan audit menyeluruh, memperkuat sistem pengawasan, serta menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
8. Menuntut pemerintah republik indonesia untuk melakukan langkah kebijakan yang tidak membuat kalangan masyarakat tergemap.
Ketua DPRD Provinsi Kalsel,H Supian HK mengatakan Permasalahan BBM subsidi di lapangan memang cukup kompleks.
Oleh karena itu, ia melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasannya. Selain itu, ia juga mencermati berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini mengalami penurunan, termasuk sejumlah persoalan administrasi yang masih menunggu penyelesaian dan pengumuman dari pihak terkait.
"Kami sangat menghargai dan menyambut baik aspirasi yang telah disampaikan. Saat ini seluruh masukan tersebut sedang kami proses. Pada hari ini aspirasi tersebut juga telah disampaikan, dan dalam waktu dekat akan kami teruskan kepada instansi atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti," ujar Supian HK di gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin,Kamis (18/6) sore.
Ia juga telah menawarkan apakah ada perwakilan yang ingin mendampingi dalam proses penyampaian aspirasi tersebut. Namun, yang bersangkutan memilih untuk mempercayakan sepenuhnya kepada wakil rakyat yang saat ini hadir dan menjalankan tugasnya.
"Karena itu, kami sangat menghormati keputusan tersebut," jelasnya.
Terkait laporan yang disampaikan sebelumnya mengenai kondisi di lapangan, apabila memang ditemukan adanya penyalahgunaan atau pelanggaran, maka tentu harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, perlu dipahami bahwa permasalahan yang terjadi tidak hanya terbatas pada satu kasus saja.
"Apabila terdapat informasi serupa di lokasi lain, kami berharap masyarakat dapat menyampaikannya agar dapat menjadi bahan pengawasan lebih lanjut," tambahnya.
Pengawasan ini bukan hanya menjadi tugas satuan tugas atau pemerintah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat. Apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran atau kejanggalan di lapangan, segera laporkan kepada pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.
Ketua Umum BK HMI Kalsel,Abdi Aswadi menjelaskan sampai pada tahap kajian, termasuk kajian teknis yang sedang dilakukan saat ini, ia berharap sebagaimana yang telah disampaikan tadi, hasilnya dapat segera diteruskan hingga ke tingkat pusat. "Kami juga berharap dapat kembali melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan para pemangku kepentingan terkait yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan final," katanya.
Hal ini penting agar proses pengambilan keputusan tidak terus tertunda. Masih terdapat beberapa poin yang belum selesai dan memerlukan kajian lebih lanjut untuk dibahas secara mendalam.
" Namun, yang kami harapkan saat ini adalah adanya keputusan terlebih dahulu terhadap hal-hal yang sudah dapat diputuskan, sehingga proses penyelesaiannya dapat segera berjalan.," tandasnya.az
Tags
DPRD Kalsel