BANJARMASIN- Tata Tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan mengedepankan pentingngnya etika.
Hal tersebut disampaikan, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel,H. Jahrian, S.E mengatakan anggota dewan memiliki hak dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
" Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya ketentuan yang jelas dan berlaku secara umum bagi seluruh anggota dewan," ujar Jahrian di Banjarmasin,Rabu (28/10).
Ia juga berharap kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Gubernur dan seluruh anggota dewan, agar memberikan perhatian serius terhadap keamanan aset milik negara.
Aset negara merupakan tanggung jawab bersama yang wajib jaga dan pertahankan.
Seperti yang di lihat dalam beberapa aksi demonstrasi di Kalimantan Selatan, terdapat tindakan perusakan terhadap fasilitas atau aset milik negara.
" Menurut saya, tindakan tersebut tidak semestinya dilakukan karena dapat melanggar aturan yang berlaku," tegasnya.
Ia sebagai anggota dewan bukan berarti menolak kedatangan para demonstran. Kami selalu terbuka untuk menerima aspirasi masyarakat, termasuk dari kalangan mahasiswa.
Namun, penyampaian aspirasi tersebut harus tetap memperhatikan tata tertib, etika, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Terkait kegiatan yang dilaksanakan oleh Kapolda bersama para pemangku kepentingan di Kalimantan Selatan mengenai pendidikan dan etika, yang diselenggarakan di hotel beberapa waktu lalu, ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa.
"Ke depan, kami ingin menekankan pentingnya etika dalam menyampaikan pendapat," katanya.
Aspirasi tetap harus diberikan ruang, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan secara tertib, santun, dan sesuai dengan aturan.az
Tags
DPRD Kalsel