Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Habib
Hamid Abdullah, mengajak masyarakat untuk menjadikan Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.ist
BANJARMASIN - Anggota DPD RI/MPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Habib
Hamid Abdullah, mengajak masyarakat untuk menjadikan Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik lndonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hal tersebut disampaikan Habib Hamid dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dikuti sekitar 150 warga dan tokoh masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin, di Aula Serba Guna Panti Asuhan Muhammadiyah Nuruddin, Jum'at (11/09).
Dalam pemaparannya, Habib Hamid menjelaskan bahwa Empat Pilar MPR RI merupakan fondasi penting dalam menjaga kehidupan kebangsaan. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa, UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan negara, NKRI merupakan bentuk negara yang harus dijaga keutuhannya, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip pemersatu di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.
Menurutnya, nilai-nilai tersebut tidak boleh berhenti sebagai hafalan, tetapi harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan sehari-hari, seperti gotong royong, saling menghormati, menaati aturan, menjaga persatuan, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama.
"Empat Pilar tidak boleh berhenti sebagai hafalan. Nilai-nilainya harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara kita bermasyarakat, dalam membangun daerah, dan dalam bagaimana kita memperlakukan sesama warga negara."
Habib Hamid juga menekankan akan pentingnya Pancasila menjadi rujukan dalam pembentukan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus mencerminkan nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.
Dalam konteks Kalimantan Selatan, Habib Hamid menilai pembangunan harus memperhatikan karakteristik wilayah Banua yang memiliki kondisi geografis dan sosial yang g beragam, mulai dari kawasan rawa, sungai, daerah pasang surut, pertanian, pesisir, pertambangan, perkebunan, hingga wilayah pedalaman.
Karakter tersebut menuntut kebijakan pembangunan yang tidak dapat disamaratakan dengan daerah lain. Pembangunan infrastruktur di kawasan rawa, misalnya, membutuhkan pendekatan teknis dan perencanaan yang berbeda dibandingkan pembangunan di wilayah dengan karakter tanah yang lebih stabil.
"Kondisi Banua tidak sama dengan Jakarta, Surabaya, Bandung, atau kota-kota besar lainnya. Karena itu, kebijakan nasional harus memahami realitas daerah dan kebutuhan masyarakatnya. Jangan sampai daerah dipaksa mengikuti standar pembangunan yang tidak sesuai dengan karakter wilayahnya," tegas Habib Hamid.
la menambahkan, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada besarnya anggaran maupun jumlah proyek yang diselesaikan. Yang lebih penting adalah outcome, yakni sejauh mana pembangunan memberikan perubahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Perencanaan yang baik, kualitas belanja pemerintah, koordinasi antarlembaga, dan pengawasan menjadi bagian penting untuk memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Habib Hamid juga menegaskan bahwa semangat keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila masih menjadi pekerjaan bersama. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan belum otomatis membuat seluruh lapisan masyarakat menikmati manfaat secara merata.
Menurutnya, keadilan sosial harus diwujudkan melalui pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesempatan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan pelayanan dasar, termasuk antara masyarakat perkotaan dan perdesaan.
"Keadilan bukan berarti semua orang mendapatkan sesuatu dalam jumlah yangg sama.
Keadilan berarti masyarakat mendapatkan hak dan kesempatan yang layak sesuai kebutuhan dan kondisinya" ujarnya.
Di akhir paparannya, Habib Hamid kembali mengingatkan bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan penguatan persatuan dan wawasan kebangsaan.
Keberagaman Indonesia bukan alasan untuk terpecah, tetapi menjadi kekuatan yang harus dirawat bersama melalui semangat Bhinneka Tunggal lka.
Semangat tersebut sejalan dengan pesan Proklamator sekaligus Presiden pertama
Republik Indonesia, Ir. Soekarno, yang mengingatkan bangsa Indonesia: "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah."
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa membangun masa depan Indonesia tidak boleh memutus hubungan dengan sejarah perjuangan bangsa dan nilai-nilai yang menjadi fondasi berdirinya negara.
Melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, Habib Hamid berharap masyarakat semakin memahami posisi dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, sekaligus ikut menjaga persatuan, lingkungan, dan kemajuan daerah.az
Tags
Politik