MARTAPURA– Anggota DPD RI/MPR RI dari Kalimantan Selatan, Habib Hamid Abdullah, S.H., M.H., melaksanakan kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (ASMAS) MPR RI dengan tema “Penguatan Wewenang MPR” yang diikuti sekitar 150 mahasiswa dari Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Kegiatan berlangsung di Aula Guru Tuha Gedung NU Martapura, Kabupaten Banjar, pada Kamis (18/6) siang hingga sore.
Dalam sambutannya, Habib Hamid menegaskan bahwa kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat merupakan bagian dari tugas konstitusional MPR RI untuk menjembatani komunikasi antara rakyat dan lembaga negara.
Melalui forum tersebut, masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, kritik, masukan, dan harapan terkait kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Habib Hamid, tema penguatan wewenang MPR RI menjadi penting untuk didiskusikan karena menyangkut arah pembangunan nasional dan sistem ketatanegaraan Indonesia di masa depan.
“MPR RI memiliki sejarah panjang sebagai representasi kedaulatan rakyat. Di tengah berbagai tantangan kebangsaan saat ini, muncul berbagai gagasan mengenai penguatan peran dan kewenangan MPR agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan nasional, memperkuat demokrasi, serta memastikan keberlanjutan pembangunan bangsa,” ujar Habib Hamid.
Dalam sesi dialog, para mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi terkait pembangunan daerah, demokrasi, dan hubungan pusat-daerah.
Secara umum, peran DPD RI diharapkan semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah, mendorong pemerataan pembangunan, serta memastikan suara masyarakat daerah mendapat perhatian yang memadai dalam setiap kebijakan nasional.
Selain itu, pembangunan infrastruktur strategis, termasuk transportasi, pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang ekonomi diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga dapat dirasakan secara merata di Kalimantan Selatan dan daerah lainnya.
Terkait wacana penguatan kewenangan MPR RI, berbagai gagasan yang berkembang disambut baik, termasuk mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan penyempurnaan sistem ketatanegaraan. Namun demikian, setiap penguatan kewenangan harus disertai mekanisme pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas yang kuat agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat.
Isu kebebasan berpendapat juga tak luput dari perhatian. Negara seharusnya dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi warga negara dalam menyampaikan kritik dan aspirasi secara bertanggung jawab sebagai bagian dari hak konstitusional dalam kehidupan demokrasi.
Menutup kegiatan, Habib Hamid mengajak para mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan bangsa melalui pemikiran kritis dan kontribusi yang konstruktif.
“Saya berharap seluruh peserta dapat menyampaikan pandangan dan masukan secara terbuka, konstruktif, serta berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. Setiap aspirasi yang disampaikan akan menjadi bagian penting dalam proses pengkajian dan perumusan rekomendasi yang dilakukan oleh MPR RI,” tegasnya.
Kegiatan berlangsung secara interaktif dan dinamis. Berbagai masukan yang dihimpun dari kalangan mahasiswa akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengkajian MPR RI terkait penguatan sistem ketatanegaraan, demokrasi konstitusional, serta upaya mewujudkan pembangunan nasional yang lebih adil dan merata bagi seluruh daerah di Indonesia.az
Tags
kota