BANJARMASIN-Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Firman Yusi, mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan segera mengoptimalkan pemberian insentif kepada para penanam modal yang berkomitmen menyerap tenaga kerja lokal dan melibatkan pelaku UMKM daerah dalam proses bisnisnya.
Hal tersebut disampaikan Firman Yusi sebagai respons atas disahkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada Selasa ( 16/6) lalu.
Menurutnya, perda tersebut harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret agar manfaat investasi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Kalimantan Selatan.
“Investasi yang masuk ke daerah tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai modal yang ditanamkan. Yang lebih penting adalah seberapa besar investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan membuka peluang usaha bagi UMKM daerah,” ujar Firman Yusi.
Politisi Fraksi PKS itu menilai, salah satu instrumen yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk mendorong investasi yang berkualitas adalah melalui pemberian insentif dan kemudahan kepada investor yang memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, perda yang baru disahkan telah memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk memberikan berbagai bentuk insentif kepada penanam modal.
Karena itu, pemerintah perlu segera menyusun regulasi turunan yang mengatur mekanisme, kriteria, dan bentuk insentif secara lebih rinci.
“Langkah cepat yang diperlukan sekarang adalah percepatan penyusunan regulasi pemberian insentif. Investor yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan, melakukan pelatihan peningkatan keterampilan, serta melibatkan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok dan proses bisnisnya harus mendapatkan apresiasi yang lebih besar,” tegasnya.
Firman Yusi menambahkan bahwa keterlibatan UMKM dalam ekosistem investasi akan memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal.
Dengan demikian, investasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian Kalimantan Selatan.
Ia berharap pemerintah daerah dapat segera menerbitkan aturan pelaksana yang memberikan kepastian bagi investor sekaligus memastikan manfaat investasi tersebar secara lebih merata di tengah masyarakat.
“Tujuan akhir dari investasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, investor yang berpihak pada tenaga kerja lokal dan UMKM harus menjadi prioritas dalam kebijakan insentif daerah. Dengan cara ini, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan dapat berjalan beriringan,” pungkasnya.az
Tags
DPRD Kalsel