BANJARMASI– DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengambilan keputusan tentang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi di Provinsi Kalsel,Selasa (26/5)
Berlangsung di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, S.M. Dalam rapat tersebut, laporan Badan Musyawarah (Banmus) dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari.
Dalam laporannya disampaikan bahwa usulan pembentukan pansus merupakan tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat Umum terkait persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kalsel.
Pembentukan pansus dilatarbelakangi meningkatnya perhatian dan keluhan masyarakat terhadap distribusi BBM bersubsidi, di antaranya dugaan pelangsiran, penyalahgunaan barcode, penimbunan BBM subsidi, hingga penggunaan kendaraan modifikasi untuk memperoleh BBM secara tidak tepat sasaran.
Permasalahan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya para sopir angkutan dan pelaku usaha transportasi yang mengalami kesulitan memperoleh BBM bersubsidi untuk mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Selain itu, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi barang dan jasa di daerah.
DPRD Kalsel berkomitmen bahwa Pansus yang dibentuk sepenuhnya akan berpihak kepada kepentingan masyarakat, khususnya dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Melalui pembentukan pansus ini, DPRD Kalsel mendorong pengawasan distribusi BBM bersubsidi dapat berjalan lebih optimal melalui koordinasi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, PT Pertamina (Persero), serta instansi terkait lainnya guna memastikan distribusi BBM subsidi berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Usai rapat paripurna selesai, kegiatan dilanjutkan dengan rapat internal Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi untuk melakukan pembahasan awal sekaligus pemilihan pimpinan pansus.az
Tags
DPRD Kalsel