Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin didampingi Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin saat memimpin rapat koordinasi di lingkungan Pemprov Kalsel di Banjarbaru
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin didampingi Sekdaprov Muhammad Syarifuddin memimpin Rapat Koordinasi Lingkup SKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, di Ruang Rapat Abrani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Senin (6/4).
Rakor yang diikuti para Tenaga Ahli Gubernur serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemprov Kalsel ini membahas terkait realisasi pengadaan barang dan jasa, realisasi pekerjaan fisik dan keuangan, realisasi APBD tahun anggaran 2026 selama triwulan 1 (satu) serta sekaligus membicarakan persiapan awal pelaksanan hari jadi Provinsi Kalael ke 76 tahun 2026 ini.
Usai rakor, Gubernur Kalsel, H Muhidin menyampaikan bahwa paparan SKPD terkait serapan diketahui pada triwulan pertama masih rendah yang berada pada angka 20 persen sehingga perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan pada triwulan 2 nanti.
“Serapan pada triwulan pertama ini ternyata kita lihat masih rendah, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala dan ditekankan Namun untuk triwulan kedua ini nantinya, realisasi harus berada di atas 50 persen,” tegas Gubernur H Muhidin.
Kedepan, harap H Muhidin, pelaksanaan kegiatan di SKPD mengurangi kendala yang terjadi, Pemprov akan menerapkan 3 (tiga) lini yakni; monitor langsung dari Kepala SKPD masing-masing ke bawahan, kemudian para asisten yang dibantu staf ahli.
Tenaga Ali Gubernur memonitor mitra-mitranya serta monitoring dari inspektorat sebgaai pemeriksa internal juga akan dilakukan. Kesemuanya ini untuk memastikan jalan tidaknya kegiatan yang sudah direncanakan dalam tahun anggaran berjalan.
Gubernur H Muhidin memberikan arahan khusus terkait beberapa hal, diantaranya tentang semua kantor dan lingkungannya harus bersih yang akan dikontrol langsung oleh setiap Kepala SKPD masing-masing bahkan Sekda. Karena kebersihan kantor yang disertai kerapian tempat kerja ini akan membuat bekerja jadi lebih nyaman.
“Selain soal kebersihan, kita juga tadi menyampaikan untuk meniadakan Work From Home (WFH) demi memaksimalkan kinerja seluruh pegawai tanpa terkecuali. Di Pemprov sejauh ini tidak ada kendala, karena semua masih terkendali,” ujar Gubernur H Muhidin.
Selain itu, Gubernur H. Muhidin juga memberikan arahan langsung terkait kegiatan rapat SKPD di luar kantor, untuk dapat sekaligus melihat potensi-potensi desa di Kalsel, agar dapat mengangkat perekonomian di daerah.adv/ rin/adpim
Tags
PEMPROV KALSEL