Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin bersama Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK dan Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin saat membuka Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026.ist
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin menekankan pentingnya sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah guna menjawab berbagai tantangan ke depan.
Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2027 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4).
Kegiatan ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Bupati dan Walikota se-Kalsel, Kepala Bappeda kabupaten/Kota se-Kalsel, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, akademisi, tokoh masyarakat hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan se-Kalimantan Selatan.
Musrenbang ini sebagai forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025–2029.
“Saya kira Musrenbang kali ini menjadi momentum penting kita semua dalam rangka menyatukan visi dan langkah pembangunan daerah agar lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Muhidin.
Gubernur H Muhidin menegaskan bahwa pembangunan Kalsel mengacu pada visi “Kalsel Bekerja” yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera. Visi tersebut diarahkan untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daya manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.
Gubernur H Muhidin juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai menunjukkan fondasi kuat seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tercatat sebesar 76,10 atau di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen.
“Capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang tepat, namun tetap perlu diperkuat dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Muhidin, tingkat pengangguran terbuka di Kalsel berada di angka 4,16 persen dan angka kemiskinan 3,73 persen, menjadikan Kalsel sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
H. Muhidin menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus selaras dengan agenda nasional tahun 2027, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Dalam kesempatan itu, H Muhidin juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar sebagai penopang pembangunan, termasuk dalam mengatasi persoalan lingkungan yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
“Ke depan, kita juga harus lebih serius dalam membenahi infrastruktur yang mendukung ketahanan wilayah, termasuk pengendalian banjir yang harus dilakukan secara terpadu,” ujarnya.
Muhidin menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan lintas kewenangan dari hulu hingga hilir.
“Kita perlu langkah konkret seperti normalisasi sungai, peningkatan sistem drainase, serta pembangunan sodetan untuk mengendalikan aliran air di kawasan rawan banjir,” jelasnya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Pemprov Kalsel juga mendorong sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jembatan penghubung Tanah Bumbu–Pulau Laut, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional, serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
“Seluruh program ini harus berjalan selaras agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan mampu menjawab berbagai persoalan daerah secara berkelanjutan.
Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Dr Ir Suprapti Tri Astuti, ST, MT melaporkan Musrenbang tahun ini difokuskan pada penguatan.adv
Tags
PEMPROV KALSEL