BANJARMASIN-Komisi II DPRD Provinsi Kalsel rapat pembahasan terkait rancangan anggaran tahun 2027 bersama mitra kerja, di antaranya Dinas Pariwisata dan Biro Aministrasi Pembangunan.
Dari pembahasan tadi, melihat adanya penurunan anggaran yang cukup signifikan, khususnya pada Dinas Pariwisata. Anggarannya saat ini berada di kisaran Rp2,255 miliar, sementara sebelumnya berada di sekitar Rp15,6 miliar. Artinya, terjadi penurunan yang sangat tajam.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel,Muhammad Yani Helmi mengatakan
tentu kondisi ini akan berdampak terhadap berbagai program, khususnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan perekonomian. "Kita memahami bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah pada sektor ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah Kalimantan Selatan," ujar Yani Helmi di Banjarmasin,Selasa (6/10).
Namun, dengan keterbatasan anggaran yang ada, tentunya banyak program yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.
"Walaupun demikian, kami tetap optimistis dan akan terus menjalankan fungsi sebagai mitra kerja pemerintah," jelasnya.
Yang terpenting adalah bagaimana menentukan program mana yang benar-benar prioritas dan harus didahulukan, sehingga pelayanan publik tetap berjalan dan program-program jangka panjang yang sudah direncanakan tetap dapat terakomodasi
:Kemudian terkait kawasan 0 kilometer, ia ketahui bahwa kawasan tersebut sudah diserahterimakan dari dinas yang menangani perumahan dan pertanahan," tambahnya.
Sementara untuk bangunan dan infrastrukturnya berkaitan dengan PUPR. Sekarang sudah diserahkan kepada pihak yang akan mengelolanya.
Namun, yang menjadi perhatian adalah penyerahan tersebut belum sepenuhnya didukung dengan anggaran yang memadai.
Ketika kawasan itu nantinya dibuka dan dimanfaatkan secara layak, tentu harus ada dukungan program dan pembiayaan agar potensi investasi serta kegiatan ekonomi di kawasan tersebut dapat berkembang.
Jangan sampai infrastrukturnya sudah tersedia, masyarakat sudah mulai datang, tetapi program pendukung dan fasilitas yang seharusnya ada justru belum siap.
Karena itu, menurutnya perlu ada perencanaan yang lebih matang dan dukungan anggaran yang memadai.
Kalau nantinya program ini dikembangkan dari sekitar 0 kilometer menjadi lebih luas,
Apalagi ketika masyarakat sudah mulai datang dan seluruh prasarana pendukung sudah memadai.
Ini bisa menjadi salah satu kawasan yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah.az
Tags
DPRD Kalsel