BANJARBARU — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Banjarbaru sukses melaksanakan Rapat Evaluasi dan Peninjauan Kembali (Review) Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Kalimantan Selatan.
Fokus Utama & Sinergi Lintas Sektor
Penyelenggaraan Review RP3KP ini berfokus pada penyelarasan arah pembangunan perumahan dengan tata ruang wilayah serta legalitas pertanahan. Mengingat posisi strategis Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Utama Ibu Kota Nusantara (IKN), keterpaduan antara perencanaan tata ruang dan kepastian hak atas tanah menjadi syarat mutlak untuk mewujudkan permukiman yang terstruktur dan inklusif.
Melalui kolaborasi bersama Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, rapat ini menggarisbawahi beberapa poin inti:
Penyelarasan Data Pertanahan & Spasial:
Mengintegrasikan peta rencana permukiman Pemprov Kalsel dengan pemetaan pendaftaran tanah (Zone Value Land dan konsolidasi tanah) dari Kantah BPN Banjarbaru guna meminimalisir sengketa lahan di kawasan pengembangan baru
Dukungan Legalitas & Sertifikasi Lahan Perumahan:
Mendorong percepatan kepemilikan hak atas tanah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta legalisasi aset Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah
Pengendalian Alih Fungsi Lahan:
Membahas mekanisme pengendalian alih fungsi lahan produktif dan kawasan rawan bencana agar tidak dijadikan kawasan permukiman yang berisiko
Antisipasi Spillover IKN di Banjarbaru & Sekitarnya:
Menyiapkan cadangan tanah (land bank) dan skema pengembangan kawasan hunian baru yang siap menampung laju pertumbuhan penduduk di wilayah Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut).
Hasil & Langkah Tindak Lanjut
Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan krusial antara Pemprov Kalsel, BPN Banjarbaru, serta pemangku kepentingan terkait:
Pembentukan Tim Kerja Terpadu: Penyamaan baseline data antara sektor Perkim dan Pertanahan dalam waktu dekat untuk pemutakhiran peta RP3KP.
Kemitraan Sertifikasi PSU: Penyusunan skema percepatan sertifikasi lahan PSU perumahan untuk menjamin keberlanjutan perawatan fasilitas umum bagi masyarakat.
Integrasi Sistem Informasi: Mendorong keterpaduan data spasial perumahan ke dalam sistem informasi geospasial pertanahan.
Hasil dari Review RP3KP ini akan dikonsolidasi menjadi dokumen acuan resmi yang mengikat bagi arah kebijakan perumahan dan permukiman di Kalimantan Selatan, menuju kawasan yang berdaya saing, aman, dan berkelanjutan.
Terimakasih SobATRBPN atas motivasi dan dukungan kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sehingga dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2025.
Instagram : @kantahkotabanjarbaru
Tiktok : kantahkotabanjarbaru
Facebook : kantahkotabjb
Youtube : kantah kota banjarbaru
#BanjarbaruTerdepan
#ATRBPNKiniLebihBaik
#ATRBPNMajudanModern
#MelayaniProfesionalTerpercaya.az
Tags
BPN Banjarbaru