Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin saat menerima cinderamata dari Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dadang Hardiwan, disela pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan.ist
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Kalimantan Selatan di Gedung DR KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, Rabu (1/7).
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 ini ditandai secara simbolis mendulang intan dan menyatukan kepingan intannya, dilakukan bersama Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dadang Hardiwan, Kepala BPS Provinsi Kalsel Mukhamad Mukhanif dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kalsel, Haris Munandar.
Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini sendiri telah dimulai sejak Mei hingga Agustus mendatang.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin menegaskan bahwa Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang menghasilkan data lengkap mengenai kondisi dan perkembangan kegiatan usaha di berbagai sektor ekonomi.
Data tersebut, sebut H Muhidin, menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Pelaksanaan sensus ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang wajib kita sukseskan, karena sensus ini bukan hanya tugas BPS, tetapi kepentingan seluruh warga indonesia, agar kita bisa menata perekonomian, dengan basis data yang akurat dan lengkap," katanya.
Bagi Kalimantan Selatan, menurut Gubernur H. Muhidin, hasil sensus ekonomi 2026, akan menjadi landasan dalam mempercepat pembangunan daerah, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga kisaran 8,1 persen.
"Sensus ini juga diharapkan meningkatkan daya saing ekonomi banua, memperkuat sektor umkm, menciptakan lapangan kerja serta dapat mendukung pencapaian target pembangunan, yang telah ditetapkan dalam RPJMD," jelas Gubernur H. Muhidin.
Ditambahkan Gubernur, dukungan terhadap sensus ekonomi 2026 ini juga sejalan dengan komitmen Pemprov Kalsel dalam memperkuat kebijakan berbasis data.
"Sebagaimana telah diwujudkan melalui kolaborasi Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel bersama BPS Kalsel dalam pembangunan sistem informasi peringatan dini inflasi (Kawal Inflasi-Kalsel Bekerja). Dengan semangat kolaborasi yang sama, saya mendorong gerakan bersama dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026," ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur H. Muhidin juga secara langsung menegaskan, bahwa masyarakat tidak perlu khawatir dalam memberikan informasi kepada petugas sensus.
"BPS dipastikan akan menjamin kerahasiaan seluruh data responden, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPS menjamin kerahasiaan setiap data yang diberikan, tanpa terkecuali. Data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik," ucap Gubernur H. Muhidin.
Gubernur Kalsel H. Muhidin juga mengaku telah menerima petugas sensus. Sehingga kepada seluruh pelaku usaha maupun masyarakat, kiranya juga bersedia menerima petugas dengan baik, serta memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur.
"Partisipasi aktif masyarakat akan menentukan kualitas data yang dihasilkan, karena semakin baik data yang kita miliki, semakin tepat pula kebijakan pembangunan yang dapat kita rumuskan," katanya.
Saat ini, sebut Muhidin, Pertumbuhan Ekonomi Kalsel sudah lebih dari angka nasional, yakni 5,67 persen. Dimana angka nasional hanya 5,61 persen. Dengan adanya pencanangn ini, di harapkan target 8,1 persen seperti yang kita harapkan, dapat terwujud.
Sementara itu, Inspektur Utama Badan Pusat Statistik (BPS) RI Dadang Hardiwan didampingi Kepala BPS Provinsi Kalsel Mukhamad Mukhanif menyampaikan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan Sensus Ekonomi kelima yang dilaksanakan oleh BPS sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
"Kami mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan datanya dengan benar. Harus diingat itu TIR. Terima petugas sensus, Isi data dengan benar dan Rahasia data terjaga. adv
Tags
Pemprov Kalsel