Gubernur Kalsel Pimpin Rakor Pembentukan Satgas Karhutla dan Pengawasan Pendistribusian BBM di Kalsel

Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin didampingi Kapolda, Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan saat memimpin rapat koordinasi pembentukan Satgas Kathurla dan Pengawasan Pendistribusian BBM Kalsel.ist

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H  Muhidin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Pengawasan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kalimantan Selatan di Aula Mako Polda Kalsel di Banjarbaru, Rabu (10/6).

Rakor dihadiri Pangdam XXII Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan, SIK., SH, MH.

Selain itu,  Kepala BINDA Kalsel, Brigjen Pol Sentot Adi Dharmawan, Danlanud Sjamsudin Noor, Kolonel Pnb Hilman L.P. Ambarita, M.M.S., Danlanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra, S.H., M.Tr.Opsla., pimpinan SKK Migas, pimpinan Pertamina Patra Niaga, BMKG, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta instansi terkait lainnya.

Gubernur Kalsel, H Muhidin menyampaikan bahwa rapat kali ini  membahas dua agenda strategis yakni pembaruan struktur Satgas Karhutla Kalsel dan pengawasan pendistribusian BBM di Kalimantan Selatan.

“Kita melaksanakan dua agenda kegiatan, yaitu Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Karhutla dan Pengawasan Pendistribusian BBM di wilayah Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Menurut H. Muhidin, struktur Satgas Karhutla yang ada saat ini perlu diperbarui agar lebih efektif dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan yang diperkirakan meningkat seiring datangnya musim kemarau.

“Posisi Satgas Karhutla yang ada sekarang ini strukturnya sudah lama, sehingga perlu diperbarui. Saya minta kepada satgas yang baru nantinya untuk menginventarisasi berbagai kendala di lapangan serta merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya Karhutla,” katanya.

Berdasarkan laporan BMKG, lanjut Muhidin, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Sementara itu, Juni menjadi masa peralihan menuju musim kemarau dengan curah hujan yang mulai berkurang, dan Juli diprediksi menjadi awal musim kemarau di sebagian wilayah Kalimantan Selatan.

"Saya meminta seluruh anggota Satgas Karhutla melakukan pendataan ulang serta turun langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.

Gubernur H. Muhidin juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah cuaca panas yang mulai melanda sejumlah wilayah.

“Saat ini cuaca cukup panas. Saya minta masyarakat jangan membakar sembarangan. Kalau selesai membersihkan lahan, sampahnya lebih baik dikubur saja dan jangan dibakar karena sangat berpotensi menimbulkan titik api yang bisa menyebar ke tempat lain,” tegasnya.

Gubernur juga meminta aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku pembakaran lahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain membahas kesiapsiagaan menghadapi Karhutla, rapat juga menyoroti kondisi distribusi BBM di Kalimantan Selatan. Muhidin memastikan pasokan BBM di daerah ini dalam kondisi aman dan mencukupi.

“Alhamdulillah wilayah Kalsel lancar karena dari Pertamina tidak ada kekurangan pasokan. Saya minta SPBU di wilayah perkotaan mengatur pelayanan agar tidak menimbulkan antrean panjang yang dapat menyebabkan kemacetan dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak yang berangkat sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan rakor tersebut merupakan inisiatif Gubernur Kalsel sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi Karhutla sekaligus mengatasi berbagai persoalan distribusi BBM yang menjadi perhatian masyarakat.

Menurutnya, Polda Kalsel telah melakukan berbagai langkah penegakan hukum, termasuk memberantas praktik premanisme di sekitar SPBU serta menindak dugaan penimbunan.adv
Lebih baru Lebih lama