BANJARMASIN- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pastikan kesiapan kawasan Titik Nol Banjarmasin, selain itu
Masjid Raya Syekh Muhammad Arsya di Banjarbaru.
Untuk itu,Komisi III mengundang rapat
Komisi I, II, dan IV pada dasarnya memiliki keterkaitan dengan pembahasan ini, meskipun rapat ini diprakarsai oleh Komisi III.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel,Maulana,
secara substansi, memang isu ini lebih banyak berada di ranah komisi lain, karena Komisi III sendiri lebih fokus pada aspek fisik dan pembangunan, bukan pada pengelolaan.
Namun demikian, mengingat pentingnya percepatan agar dua bangunan ini segera dibuka dan difungsikan, maka Komisi III mengundang seluruh komisi terkait. Walaupun ada beberapa rekan dari komisi lain yang berhalangan hadir, rapat tetap di lanjutkan karena Komisi III ingin segera menemukan solusi yang jelas dan transparan terkait status kedua bangunan tersebut serta kapan dapat mulai digunakan.
Dari hasil penjelasan dan diskusi, pada prinsipnya dua bangunan ini sudah siap untuk digunakan, baik kawasan Titik Nol maupun masjid.
Tinggal menunggu proses peresmian 8atau launching. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, khususnya terkait pengelolaan.
Sebagaimana disampaikan sebelumnya, terdapat dua opsi pengelolaan, yaitu dikelola oleh BUMD seperti Bangun Banua, atau diserahkan kepada pihak ketiga melalui mekanisme lelang. Hal ini masih dalam proses pembahasan internal.
"Namun, kita semua memiliki semangat yang sama, yaitu agar kedua bangunan ini segera dibuka dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kita juga telah sepakat bahwa apabila ke depan masih diperlukan renovasi atau penambahan fasilitas, hal tersebut dapat dilakukan secara paralel sambil operasional berjalan," ujar Maulana di Banjarmasin,Selasa (5/5) sore.
Yang terpenting saat ini adalah bangunan tersebut dapat segera difungsikan, khususnya kawasan Titik Nol.
Untuk masjid, pada prinsipnya sudah sangat siap digunakan. Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) telah menyiapkan anggaran untuk kebutuhan imam tetap, imam rawatib, imam Jumat, petugas kebersihan, dan lainnya. Para petugas juga telah melalui proses verifikasi, sehingga kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
Saat ini hanya ada sedikit kelengkapan yang masih perlu dipenuhi, seperti mimbar masjid. Insya Allah dalam waktu dekat akan segera tersedia, sehingga masjid dapat segera diresmikan dan digunakan secara penuh.
Terkait pengelolaan masjid, terdapat beberapa opsi, apakah dikelola langsung oleh Kesra, melalui OPD terkait, atau melalui badan pengelola khusus.
Hal ini masih dalam tahap pembahasan. Namun secara prinsip, pengelolaan masjid relatif lebih sederhana karena tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan murni untuk kepentingan sosial dan ibadah.
Berbeda dengan kawasan Titik Nol yang tetap harus mempertimbangkan aspek ekonomi, sehingga perlu perhitungan yang matang agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.
Pada akhirnya, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada prinsipnya telah siap dan berkomitmen untuk segera meresmikan dan mengoperasikan kedua bangunan tersebut.
Sementara itu,Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel,Yasin Toyib menjelaskan Pada prinsipnya, seluruh personel yang akan bertugas sudah siap, termasuk sistem penjagaan dan operasional di sekitar lokasi. Secara umum, kondisi di lapangan juga sudah siap untuk difungsikan.
Saat ini, pekerjaan fisik telah selesai dan telah dilakukan serah terima awal kepada Bagian Umum.
Namun, serah terima ini masih bersifat sementara (parsial), mengingat masih terdapat masa pemeliharaan bangunan selama satu tahun sesuai ketentuan kontrak. Oleh karena itu, pengelolaan penuh nantinya baru akan diserahkan secara final kepada Bagian Umum pada tahun 2027, setelah masa pemeliharaan berakhir.
Ke depan, akan dilakukan koordinasi lanjutan melalui sekretariat rapat, khususnya terkait rencana pengelolaan oleh PT Bangun Banua. "Dalam waktu dekat, tepatnya hari Senin, akan dilaksanakan rapat lanjutan untuk mematangkan konsep pengelolaan. Rapat tersebut juga akan melibatkan tenaga ahli guna memastikan bahwa skema yang disusun aman, tepat, dan dapat berjalan optimal saat implementasi,"katanya.
Dalam pembahasan sebelumnya, terdapat beberapa opsi pengembangan pengelolaan kawasan, tidak hanya dari sektor utama, tetapi juga dari potensi tambahan seperti pengelolaan parkir sebagai sumber peningkatan pendapatan.
Konsepnya, pengelolaan akan dilakukan secara terintegrasi dalam satu kawasan, termasuk kawasan perkantoran di sekitarnya.
Rencananya, pengelolaan parkir juga akan menjadi bagian dari tanggung jawab PT Bangun Banua sebagai pengelola kawasan. Hal ini masih dalam tahap perumusan konsep dan terus didiskusikan agar memberikan manfaat optimal, baik dari sisi pelayanan maupun pendapatan daerah.
Terkait dengan PT Bangun Banua, sebagai Badan Usaha Milik Daerah, tentu terdapat mekanisme keuntungan dan kontribusi kepada daerah, salah satunya melalui pembagian dividen.
Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan skema pengelolaan ke depan agar tetap memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah.az
Tags
DPRD Kalsel