SUNGAI TABUK– Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) asal Kalimantan Selatan, Habib Hamid Abdullah, S.H., M.H., melaksanakan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang berlangsung dari siang hingga sore hari di Aula Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Minggu (14/12).
Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat kecamatan, tokoh masyarakat, serta warga Kecamatan Sungai Tabuk. Dialog dan diskusi dipandu langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Camat Sungai Tabuk, H. Ahmad Rabani, A.KS., M.Si, yang turut mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi sebagai sarana memperkuat wawasan kebangsaan di tingkat masyarakat.
Dalam pemaparannya, Habib Hamid Abdullah menegaskan bahwa Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika merupakan satu kesatuan nilai yang menjadi penyangga utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia secara khusus menekankan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia.
“Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan negara, dari pusat hingga daerah, harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila agar keadilan, kemanusiaan, dan persatuan benar-benar terwujud,” tegas Habib Hamid Abdullah.
Ia menambahkan bahwa pengamalan Pancasila harus tercermin dalam sikap saling menghormati, menjunjung musyawarah, serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan.
Pada sesi dialog, salah satu isu yang mengemuka adalah penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Sejumlah peserta menilai bahwa penataran P4 dahulu menjadi sarana efektif dalam membangun kesadaran ber-Pancasila, namun saat ini tidak lagi diselenggarakan, padahal masih relevan dengan tantangan global dan dinamika kebangsaan saat ini. Peserta mempertanyakan apakah penataran tersebut dapat diselenggarakan kembali, dan jika tidak, apa alasan pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Habib Hamid Abdullah menjelaskan bahwa penataran P4 pada masa lalu memang memiliki peran penting dalam membumikan nilai-nilai Pancasila, namun dalam perkembangannya, pendekatan tersebut dinilai terlalu seragam dan bersifat top-down, sehingga kemudian dihentikan seiring dengan era reformasi.
“Substansi P4 sesungguhnya tidak hilang. Nilai-nilai penghayatan dan pengamalan Pancasila kini dihadirkan melalui pendekatan yang lebih dialogis dan demokratis, seperti Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, pendidikan Pancasila di sekolah dan perguruan tinggi, serta penguatan peran keluarga dan masyarakat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah dan MPR RI saat ini lebih mendorong internalisasi nilai Pancasila yang kontekstual, sesuai dengan tantangan zaman, tanpa mengulang pola indoktrinasi. Namun demikian, Habib Hamid Abdullah menyatakan bahwa gagasan revitalisasi pendidikan Pancasila dengan metode yang lebih adaptif dan partisipatif tetap terbuka untuk dikembangkan, termasuk melalui pelatihan, dialog kebangsaan, dan kegiatan berbasis komunitas.
“Kuncinya bukan pada nama programnya, tetapi pada bagaimana nilai Pancasila benar-benar dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga pemerintahan,” ujarnya.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat Kecamatan Sungai Tabuk terhadap nilai-nilai kebangsaan serta menumbuhkan kesadaran kolektif untuk mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di tengah tantangan global yang terus berkembang.AZ
Tags
kota