BANDUNG – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menegaskan pentingnya regulasi ketenagakerjaan dalam menangani berbagai persoalan pekerja maupun pengusaha.
Hal itu disampaikannya saat memimpin kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Selasa (26/8) pagi.
Rombongan Komisi IV diterima langsung oleh Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Disnakertrans Jawa Barat, Dr. Jatti Indriati, S.H., M.Si., yang menyambut dengan terbuka dan hangat.
Gusti Iskandar menyampaikan, Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia tentu menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang cukup kompleks. Karena itu, Komisi IV DPRD Kalsel ingin mempelajari regulasi, kebijakan, serta sistem pelayanan ketenagakerjaan yang diterapkan di Jawa Barat.
“Kami ingin mendapatkan informasi terkait pembinaan dan pelatihan tenaga kerja di Jawa Barat, terutama yang memiliki skill atau kompetensi siap pakai sesuai kebutuhan dunia kerja dan industri. Mengingat tantangan ketenagakerjaan di sini cukup besar, kami berharap pengalaman ini bisa menjadi pembelajaran bagi Kalsel,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IV juga menyoroti sistem pengupahan, pelatihan vokasi melalui balai latihan kerja, hingga forum-forum kemandirian yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Regulasi yang efektif, menurutnya, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, mendorong produktivitas, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
Disnakertrans Jabar dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa kebijakan yang dijalankan berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Regulasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
“Kami berterima kasih atas kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel. Komunikasi ini tentu tidak berhenti di sini saja, kami terbuka untuk terus bertukar informasi dan pengalaman,” ujar Dr. Jatti Indriati.
Ia menambahkan, dengan jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa dan 35 juta di antaranya merupakan tenaga kerja, Jawa Barat terus berupaya menyusun kebijakan dan strategi yang tepat.
“Kami juga banyak mendapatkan referensi dari Kalimantan Selatan, sehingga pertukaran informasi seperti ini sangat penting,” pungkasnya.az
Tags
Politik