BANJARMASIN– DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal pembangunan daerah melalui Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Adran, Selasa (28/7).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin.
Kehadiran Gubernur H. Muhidin dalam rapat tersebut menjadi wujud sinergi yang erat antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan proses perencanaan dan penganggaran daerah berjalan sesuai kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat Banua.
Dalam pidatonya, Gubernur menyampaikan bahwa rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2026 menjadi landasan penting dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sekaligus menyesuaikan arah pembangunan dengan target RPJMD Kalsel 2025–2029 yang mengusung visi “Kalsel Bekerja” menuju Gerbang Logistik Kalimantan.
Selain itu, perubahan APBD juga dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran hingga Triwulan II Tahun 2026 serta untuk mengakomodasi berbagai kebijakan strategis nasional yang perlu didukung pemerintah daerah, seperti Program Makan Bergizi Gratis, pengembangan Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur memaparkan garis besar postur APBD Perubahan 2026, di antaranya proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp7,733 triliun dan belanja daerah sebesar Rp10,504 triliun. Pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran secara optimal melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Menurutnya, harmonisasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.az
Tags
DPRD Kalsel