Sekdaprov Kalimantan Selatan, HM Syarifuddin saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka rapat koordinasi teknis (Rakornis) pengawasan dan pengendalian kepegawaian se-Kalsel tahun 2026.ist
BANJARBARU – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Tahun 2026 se-Kalsel yang digelar BKD Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Senin (18/5).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola kepegawaian yang profesional, akuntabel dan berintegritas di lingkungan Pemprov Kalsel, khususnya dalam aspek pengawasan dan pengendalian manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rakornis yang mengangkat tema “Berataan Begawi wan Mengawasi Untuk Layanan Kepegawaian Makin Baik” itu menghadirkan sejumlah narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), di antaranya Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah, sebagai keynote speaker, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN, Hardianawati serta Direktur Pengawasan dan Pengendalian I, Andi Anto.
Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian guna mewujudkan ASN yang disiplin, profesional dan bertanggung jawab serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang merujuk pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Tanpa sistem pengawasan yang kuat, sebut Sekdaprov, reformasi birokrasi tentu akan sulit terwujud, karena itu, melalui forum koordinasi teknis ini ingin menegaskan beberapa hal.
Pertama, pengawasan secara berjenjang harus dilakukan secara konsisten. Setiap Kepala Perangkat Daerah dan atasan langsung wajib memastikan kepatuhan disiplin dan kinerja bawahan. "Tidak hanya melalui presensi, tetapi lebih pada akuntabilitas hasil kerja yang dihasilkan,” ujar Sekdaprov, M. Syarifuddin.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah mengharapkan, rakornis ini dapat memberi pemahaman tentang regulasi layanan kepegawaian.
“Inti dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada seluruh pengelola kepegawaian tentang regulasi terkait pelaksanaan layanan kepegawaian,” tekan Imas Sukmariah.
Melalui rakornis ini, diharapkan terbangun sinergi antara pemerintah daerah dengan BKN dalam meningkatkan kualitas manajemen ASN, sekaligus memperkuat pemahaman terhadap regulasi dan kebijakan kepegawaian yang berlaku.
Kegiatan berlangsung dengan antusias dan diikuti peserta dari berbagai instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, baik secara langsung maupun daring ini dihadiri langsung Kepala BKD Provinsi Kalsel, Noryadi, Kepala BKD Kabupaten/Kota se Kalsel serta Pejabat pimpinan Tinggi Pratama lingkup Provinsi Kalsel. adv/rin/adpim
Tags
Pemprov kalsel