Sekdaprov Kalimantan Selatan, HM Syarifuddin saat menyerahkan santunan jaminan kematian dari Jamsostek kepada ahli waris .ist
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan terus dorong percepatan perluasan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk menjamin masyarakat pekerja formal dan informal di Kalimantan Selatan.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin dalam sambutan tertulis dibacakan Sekdaprov Kalsel, HM Syarifuddin, pada pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Upaya Peningkatan Universal Coverage Jamsostek (UCJ), yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, di Banjarmasin, Rabu (15/4).
Gubernur Kalsel menyampaikan bahwa sesuai dengan Inpres nomor 2 tahun 2021, pemerintah daerah dituntut terlibat aktif dalam memperluas cakupan kepesertaan Jamsostek yang akan memperluas perlindungan sosial dan menjaga ketahanan ekonomi masyarakat.
“Saat ini Jamsostek telah menjadi agenda prioritas nasional dalam memperkuat perlindungan sosial dan menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan menuntut keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam memperluas cakupan kepesertaan,” ujar Gubernur H Muhidin.
Gubernur, H Muhidin menyebut bahwa saat ini cakupan kepesertaan Jamsostek secara nasional hingga akhir tahun 2025 adalah 35 persen, yang notabene masih cukup rendah.
Untuk di Kalsel sendiri, lanjutnya, dua kabupaten dengan cakupan kepesertaan tertinggi adalah Kabupaten Balangan, kemudian Kabupaten Tanah Bumbu. Untuk daerah lain masih perlu ditingkatkan.
“Kita harapkan bagi seluruh kabupaten/kota di Kalsel untuk dapat meningkatkan cakupan kepesertaan, karena masyarakat perlu Jamsostek ini. Baik itu misalnya untuk pekerja konstruksi, kaum, ustad, guru mengaji dan lain-lain. Dimana dengan Jamsostek, apabila mereka meninggal, kehidupan keluarga dan anak-anaknya, terutama pendidikannya masih terjamin,” sampai H Muhidin.
“Selain cakupan kepesertaan, tantangan utama yang kita hadapi saat ini terletak pada penguatan implementasi di lapangan. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan kepatuhan pemberi kerja, perluasan perlindungan bagi pekerja informal dan juga rentan, kemudian juga pemutakhirandan integrasi data berbasis NIK serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah,” lanjutnya.
Gubernur H Muhidin berharap melalui FGD yang terselenggara hari ini dapat menjadi forum strategis untuk menyamakan arah, mengidentifikasi kendala serta merumuskan langkah yang tepat untuk percepatan UCJ di Kalsel.
“FGD hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyamakan arah, mengidentifikasi kendala secara spesifik, serta merumuskan langkah yang dapat langsung diimplementasikan dan diharapkan forum ini dapat menghasilkan rumusan yang terukur dan dapat ditindaklanjuti shingga percepatan UCJ di Kalsel dapat berjalan lebih efektif lagi,” harap Gubernur Kalsel.
Sementara itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Ady Hendratta mengapresiasi perhatian pemda, baik itu Pemprov Kalsel maupun pemerintah kabupaten/kota se-Kalsel atas terselenggaranya UCJ di Kalsel.
“Apresiasi setinggi-tingginya atas perhatian bapak/ibu atas terselenggaranya program pemerintah ini, dan atas perhatian kepada seluruh masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Kalsel dan kami hanya sebagai badan penyelenggara dan mitra. Untuk diketahui, total klaim program pada tahun 2025 di Kalsel adalah sebesar Rp 1 triliyun dengan 85.159 total klaim,” sampainya.
BPJS Ketenagakerjaan, ujarnya, sebagai badan penyelenggara tidak lepas dari amanah yang diberikan Presiden RI, Prabowo Subianto melalui beberapa misi dalam Asta Cita yang perlu ditindakalnjuti.
“Kami sebagai badan penyelenggara tidak lepas dari amanah yang dititipkan kepada BPJS Ketenagakerjaan oleh Bapak Presiden melalui misi Asta Cita yang perlu ditindaklanjuti, yakni pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial dan investasi pendidikan,” sampai Ady. adv
Tags
Pemprov Kalsel