Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin saat menyerahkan pemenang Banua Digital Award 2026 kategori transformasi digital terbaik yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.ist
PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menyampaikan arahan penting dalam hal percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, mulai penggunaan transaksi non tunai seperti QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) oleh masyarakat hingga kepemilikan Kartu Kredit Indonesia (KKI) oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan transaksi keuangan.
Arahan ini disampaikan Gubernur H Muhidin dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Kalsel tahun 2026, di Swiss Belhotel Palangkaraya Kalimantan Tengah, Rabu (14/4).
Gubernur H Muhidin mendorong masyarakat supaya melakukan transaksi non-tunai melalui QRIS yang saat ini pemanfaatannya masih dibawah 10 persen dari seluruh transaksi masyarakat. Meskipun saluran atau fasilitas pendukung yang disediakan sudah cukup siap.
"Kita mungkin masih kurang sosialisasi, karena ke depan diperbanyak sosialisasi dan diajari masyarakat hingga terbiasa menggunakan QRIS ini," ujar H Muhidin.
Begitu juga penggunaan KKI oleh Pemda, Gubernur H Muhidin mendorong agar memanfaatkan fasilitas ini dan dari 13 kabupaten kota se Kalsel, saat ini baru enam Pemda yang menerapkannya.
"Saya mengimbau kepada Pemda se-Kalsel yang belum mempunyai KKI supaya memilikinya. Kalau daerah saja tidak menggunakan (transaksi nontunai, red) apalagi masyarakat," ujar Gubernur.
Gubernur H Muhidin setuju adanya program pemberitaan insentif bagi pengunaan QRIS bagi masyarakat dan Pemda yang tentunya diiringi dengan kesiapan channel digital.
Arahan berikutnya, kepada pihak terkait, agar memperkuat sinergi antarpemerintah daerah dan bank pembangunan daerah (BPD) dalam menyediakan layanan digital yang terintegrasi dan handal.
Perlu dipahami bersama, kata H Muhidin, digitalisasi selain berbicara tentang alat transaksi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat
Gubernur mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan menjaga konsistensi dalam pelaksanaan program TP2DD, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalsel.
HLM TP2DD Wilayah Kalsel yang mengangkat tema "Optimalisasi pendapatasli daerah (PAD) dan belanja daerah melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kalsel" ini melibatkan seluruh anggota TP2DD dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Kegiatan turut dihadiri Panglima Daerah Militer XXII/Tambun Bungai (Pangdam XXII/TB) Mayjen TNI Zainul Arifin, Komandan Korem 101 Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus beserta forkopimda lainnya.
Hadir juga Kepala Bank Indonesia Kalsel Fadjar Majardi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalsel Agus Maiyo dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel Catur Ariyanto Widodo, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin serta Direktur Utama PT. Bangun Banua, Aprizaldi.
Para kepala daerah atau yang mewakili dari 13 kabupaten/kota se Kalsel, Asisten Setdaprov, Staf Ahli Gubernur, Tim Ahli Gubernur (TAG), dan kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
Wakil Ketua TP2DD Wilayah Kalsel, Fadjar Majardi melaporkan, saat ini seluruh Pemda di Kalsel berada pada tahap digital dengan skor di atas 89 persen, angka ini menunjukkan bahwa Pemda di Kalsel secara konsisten mampu mempertahankan indeks ETPD pemerintah daerah pada kategori digital.
Disebutkan, kendala yang dihadapi antara lain masih terdapat berbagai aspek yang perlu terus diperkuat khususnya dalam upaya meraih predikat TP2DD terbaik pada level provinsi maupun kabupaten/kota oleh Pemda.
Di lingkungan pemerintah daerah terus menunjukkan perkembangan khususnya dari sisi penyediaan kanal pembayaran digital.
"Jadi kanalnya, mesinnya, sistemnya, sudah bisa dibilang tersedia penyediaan digital untuk pembayaran telah berjalan dengan cukup baik," ujarnya.adv
Tags
Pemprov Kalsel