BANJARMASIN- Anggota Komisi III Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) HM Rosehan NB meminta jaminan tetap menjadi Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Ada khawatiran kalau tidak ada penerbangan, misalnya Kuala Lumpur, tiba-tiba penerbangan maskapainya menghentikan penerbangan.
"Entah alasan sepi penumpang, entah alasan mereka mengambil penerbangan lain," ujar Rosehan di Banjarmasin,Selasa (9/12).
Nah itu tadi aku bilang sama Angkasa Pura adalah minta jaminan dari pemerintah provinsi bahwa pemerintah provinsi memberi jaminan bahwa selain dari pada penerbangan Kuala Lumpur.
"Jadi tadi paling gampang Umroh, masalah Umroh nih jadi pada saat penerbangan Umroh itu di koordinasi oleh pemerintah provinsi. Jadi semua travel berkewajiban untuk satu suara berangkat itu tidak lagi ke lain daerah," jelasnya.
Dari Banjarmasin langsung ke Jeddah atau ke Medina. Baik itu lewat mana-mana tapi tidak lagi ke Jakarta maupun ke Surabaya. "Itu kan menghemat waktu, pertama menghemat wakty yang kedua menghemat biaya. Lalu kita ke Jakarta lagi kita dapat tambahan Rp 3 juta, belum lagi nginap di Jakarta. Nah sama dengan Surabaya, begitu juga," tegasnya.
Tadi jadinya kadang-kadang minta jaminan itu. Harusnya Presiden RI Jokowi pada saat mau ditetapkan bandara internasional, bandara Angkasa Pura ini minta jaminan kepada pemerintah provinsi.
Contoh Presiden Jokowi menetapkan Bandara Warukin, itu dikelola oleh Adaro Jadi ada Adaro berkewajipan, ada pesawat. Ini berapa penumpangnya, ia yang bayarnya. Coba bayangkan lah, ini tertutupi, bandara internasional ini tertutupi gara-gara ada Kuala Lumpur.
Karena bandara internasional itu wajib ada bandara penerbangan ke luar negeri.
Sudah biasa lah, itu kan lumrah setiap tahun. Nah bayangkan sekarang kalau kadang di Kuala Lumpur, penerbangan apa ya ke luar negeri?
" Jangan sampai karena tahun depan dicabut gara-gara Kuala Lumpur tiba-tiba kosong, sepi. Sekarang 70 persen, tapi 70 persen itu sebagian besar juga diisi oleh Jemaah Umroh yang lewat Malaysia," katanya.az
Tags
DPRD Kalsel